Wonosari (MTsN 4 Gunungkidul) - MTsN 4 Gunungkidul bergerak cepat memantapkan persiapan penilaian mandiri Satuan Kerja dalam rangka pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) tahun 2025. Persiapan ini diawali dengan penguatan komitmen seluruh tim kerja serta penyiapan eviden atau bukti fisik yang sistematis oleh setiap agen perubahan dan koordinator di madrasah tersebut, Jumat (24/10/2025).

Kepala Tata Usaha (KTU), Suraji selaku Ketua Tim Pembangunan ZI MTsN 4 Gunungkidul menekankan bahwa tahapan awal yang krusial adalah memastikan kelengkapan dan keakuratan seluruh bukti dukung (eviden). Bukti fisik tersebut harus mencerminkan implementasi nyata dari enam area perubahan ZI, yaitu; Manajemen Perubahan, Penataan Tata Laksana, Penataan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

“Setiap agen dan koordinator harus memastikan bahwa setiap poin indikator penilaian memiliki bukti fisik yang valid, terstruktur, dan mudah diakses. Ini bukan sekadar formalitas, tetapi cerminan dari proses perbaikan berkelanjutan yang sudah kita lakukan,” ujar Suraji.

Lebih lanjut, Suraji menegaskan pentingnya komitmen dan konsistensi dari seluruh anggota tim dan warga madrasah. Menurutnya, dokumen dan eviden hanyalah alat, sedangkan roh dari ZI adalah perubahan budaya kerja dan pelayanan.

“Komitmen dan konsistensi dalam penyiapan bukti dukung sangat membantu dalam realisasi dan aktualisasi nilai-nilai ZI dalam tindakan nyata untuk mengembangkan madrasah. ZI adalah tentang integritas dan pelayanan prima yang melekat pada setiap individu, bukan hanya di atas kertas,” tegasnya.

Persiapan ini juga melibatkan serangkaian rapat koordinasi intensif dan bimbingan teknis internal untuk menyamakan persepsi serta memastikan seluruh eviden yang dikumpulkan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Dengan sinergi seluruh tim, MTsN 4 Gunungkidul optimis dapat meraih predikat WBK pada penilaian ZI tahun 2025, sekaligus menjadikan madrasah sebagai lembaga pendidikan yang berintegritas, profesional, dan bebas dari praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). (ian)