Gunungkidul (Kankemenag) – Belanja uang negara pada prinsipnya adalah value for money, artiya setiap satu rupiah yang keluar dari anggaran pemerintah itu harus ada outputnya. Hal ini disampaikan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gunungkidul, Arief Gunadi, saat membuka Pembinaan dan Evaluasi Pengelolaan BOP KUA yang diadakan di BMT Dana Insani, Rabu (10/3/2021).

“Mulai tahun 2021, dikala kita sudah masuk ke zona Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), kita akan berupaya maksimal. Pertama, human resources ditingkatkan. Jika tidak memiliki kompetensi mengelola uang negara, akan berpengaruh kepada kredibilitas dan akuntabilitas instansi pemerintah,” tegasnya.

Kedua, koordinasi dan komunikasi yang sinergi antara pimpinan dengan pelaksana. “Kalau ditingkat KUA adalah Kepala KUA sebagai manajernya dan bendahara BOP sebagai pelasananya. Tidak boleh ada dusta diantara manajer dengan pelaksana, semua harus ditasarufkan sesuai peruntukkannya dan dilaporkan sesuai dengan jadwal waktu yang telah ditentukan,” terang Arief.

Dalam kesempatan ini Arief memohon dukungan agar KUA dapat menggerakkan stakeholder KUA agar WBK dapat diraih Kemenag Gunungkidul.

Sebelumnya, Kasi Bimas Islam, Supriyanto, menjelaskan peserta kegiatan ini terdiri dari Kepala KUA dan Pengelola BOP di KUA serta menghadirkan narasumber dari KPPN Wonosari dan KPP Pratama Wonosari. (and)