Wonosari (Kankemenag Gunungkidul) – Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gunungkidul menyelenggarakan rapat koordinasi checking akhir eviden Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas (PMPZI) bersama Tim Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK) pada Rabu (24/12/2025) di ruang rapat kantor setempat.

Rapat koordinasi tersebut diikuti oleh Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris I dan II Tim ZI-WBK, para Koordinator Enam Area Perubahan, serta Sekretaris I dan II dari masing-masing Area Perubahan di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gunungkidul.

Dalam arahannya, Kepala Kankemenag Gununkidul, H. Mukotip S.Ag M.Pd.I menyampaikan sejumlah hal penting yang perlu menjadi perhatian bersama menjelang proses submit PMPZI. Ia menekankan pentingnya memastikan keakuratan data melalui pengecekan ulang terhadap seluruh isian agar tidak terdapat kesalahan maupun kekurangan. Selain itu, seluruh bagian PMPZI diharapkan telah diisi secara lengkap dan sesuai dengan indikator penilaian yang ditetapkan.

Mukotip juga menegaskan pentingnya kelengkapan dokumen pendukung sebagai bukti pelaksanaan kegiatan, serta perlunya koordinasi yang solid antaranggota tim. Hal ini bertujuan agar seluruh data dan eviden yang diunggah telah diketahui, diverifikasi, dan disepakati bersama. Tak kalah penting, ia mengingatkan agar tim memperhatikan batas waktu submit yang telah ditentukan serta menyimpan salinan data dan dokumen pendukung sebagai arsip dan bahan evaluasi ke depan.

Menurut Mukotip, rapat koordinasi ini sangat penting untuk memastikan seluruh eviden pendukung PMPZI telah lengkap, sesuai indikator, dan memenuhi standar penilaian. “Checking akhir eviden menjadi langkah krusial agar pelaksanaan Pembangunan ZI benar-benar terdokumentasi dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegasnya.

Adapun rencana pelaksanaan submit PMPZI yakni pada Senin, (29/12/2025). 

Melalui rapat ini, seluruh tim melakukan verifikasi, sinkronisasi, dan penyempurnaan eviden dari enam area perubahan, sehingga diharapkan proses pengajuan PMPZI dapat berjalan optimal dan mendukung terwujudnya birokrasi yang bersih, transparan, akuntabel, serta berorientasi pada pelayanan publik.(sgt)