Wonosari (Kankemenag Gunungkidul) – Dalam upaya pengelolaan anggaran serta perencanaan anggaran, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gunungkidul melalui Subbagian Tata Usaha Urusan Keuangan menyelenggarakan kegiatan Monitoring Evaluasi Pelaksanaan Anggaran, Pembinaan Jabatan Fungsional dan Pembinaan Satker serta Sosialisasi Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) yang diselenggarakan di Aula Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu (PLHUT), Senin (21/10/2024).

Peserta merupakan Bendahara Pengeluaran pada sembilan MTsN dan pengelola keuangan, pengelola kegiatan Seksi Pendidikan Madrasah (Dikmad), Seksi Pendidikan Agama Islam (PAIS), Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren (PD Pontren).

Kepala Seksi Pendidikan Madrasah H. Supriyanto S.Ag MSI hadir memberikan Sosialisasi Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dengan materi Anti Gratifikasi dan Anti Korupsi. Kepada bendahara satuan kerja, Supriyanto berpesan untuk memahami regulasi, agar semua akuntabilitas ataupun pertanggungjawaban keuangan negara yang tertera didaftar pagu anggaran dapat sinkron.

Dalam kesempatan ini, Supriyanto menerangkan tentang pengertian Gratifikasi dan Korupsi kepada seluruh ASN Kankemenag Gunungkidul. Terkait dengan pemberian gratifikasi yang tidak bisa ditolak, maka harus dilaporkan ke unit pengendalian gratifikasi Kemenag Gunungkidul dan selanjutnya akan diteruskan kepada pihak terkait. "Dengan kita menolak gratifikasi dan korupsi, maka kedepan betul-betul satuan kerja Kemenag Gunungkidul akan meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)," katanya.

Selanjutnya, materi Monitoring Evaluasi Pelaksanaan Anggaran disampaikan oleh perwakilan KPPN Wonosari, Andreas Radyanto dan Gandung Wahyudi. Kegiatan dilanjutkan dengan penjelasan penerapan CMS/ KKP oleh narasumber dari BRI Kantor Cabang Wonosari, Raditya Destra Primagalanta dan Dimas Akbar Santosa. (sgt)